Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Informasi Lembaga

Rabu, 05 April 2017 - Oleh admin

 

ALAMAT KANTOR DPMG ACEH
Jalan Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh
Telp./Fax 0651-26324, 26325 Fax. 0651-26324
e-mail dpmg[at]acehprov.go.id
website dpmg.acehprov.go.id
Kode Pos 23242

 

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH (DPMG)

Seirama dengan perkembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dalam Pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri telah beberapa kali mengalami perubahan baik perkembangan, maupun kebijakan yang menyangkut nama maupun instansi penyelenggaraannya.

Berdasarkan rangkaian laporan yang disusun oleh rombongan Study Tour dan Expert dari PBB, maka pemerintah mendapatkan gambaran yang jelas tentang maksud dan arti Community Development. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (24 Maret – 9 April 1957), program pemerintah yang berjangka 5 tahun mulai mencantumkan Program Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1963) organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 yang telah diundangkan pada lembaran Negara tanggal 28 Juli 1960.

Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966) yang terkenal dengan Kabinet 100 Menteri, berdasarkan Keputusan Presiden no. 215 tahun 1964, Pembangunan Masyarakat Desa mendapat tempat terhormat yaitu dengan ditingkatkan kedudukkannya, dari Direktorat Jenderal menjadi salah satu Departemen, yaitu Departemen PMD dibawah Kompartemen Pertanian dan Agraria.

Kedudukan PMD dalam Kabinet Ampera berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang tetap dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, dipimpin oleh H. Aminuddin Aziz dengan sebutan Direktur Jenderal PMD bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) awalnya merupakan institusi dekonsentrasi yang sudah ada semenjak periode orde lama (1950-1965) dan berlanjut pada periode orde baru (1966-1998). Diawal orde baru ini barulah berada di bawah Departemen Dalam Negeri (sebelumnya: di bawah Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa).

Pada Kabinet Ampera 25 Juli 1966 - 19 Oktober 1967 di Pusat bernama: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Dep. Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat I. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 tahun 1972 sebutan di Provinsi menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi, dan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Sub. Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Kepmendagri No.135 Tahun 1978 sebutan di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) Dep. Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Direktorat Pembangunan Desa (Ditbangdes) Provinsi, sedangkan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten/ Kotamadya.

Berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1992 dan Kepmendagri No. 92 tahun 1992 berubah menjadi  menjadi di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Dep. Dalam Negeri, di Provinsi : Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Tk.I, dan di Kabupaten/Kotamadya: Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten/Kotamadya Tk.II.

Tahun 1993 berdasarkan Kepmendagri No. 80 tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 jo. Persetujuan Men PAN No. B.869/I/93 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Tk. I dan Tk. II diserahkan urusannya menjadi urusan daerah.

Berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa  (PMD) Tk. I berubah namanya menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan PERGUB nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.