Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Rapat Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Bantuan Sosial Beras Sejahtera Aceh Tahun 2018

Kategori : Bidang PMMG Selasa, 18 September 2018 - Oleh admin

DPMG Aceh pada tanggal 6 dan 13 september 2018 menyelenggarakan kegiatan rapat sekretariat dan koordinasi unit pengaduan masyarakat bantuan sosial beras sejahtera aceh di Aula DPMG Aceh. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Dinas Sosial, Biro Ekonomi Setda Aceh, Kajati, BPS, BULOG dan unsur DPMG Aceh serta DPMG Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Bansos Rastra yang diselenggarakan pada tahun ini, sebelum mulai dilakukannya monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota.

Rapat Sekretariat ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses pelaksanaan program bansos rastra, mulai dari penyaluran beras sampai pada tahap pelaporan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Bapak Drs. Bukhari, MM dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Rapat Tim  Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Bantuan Sosial Beras Sejahtera Aceh yang kita laksanakan ini harus dapat mengkoordinasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sampai ke tingkat Pusat serta membuat mekanisme yang baku dalam penanganan pengaduan masyarakat, sheingga penyelnggaraan Bansos Rastra kedepannnya dapat tercapai 6 (enam) Tepat yaitu, Tepat sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi.

Dalam Rapat tersebut juga membahas penyelenggaran Bansos Rastra, yang akan ditransformasikan dengan menggunakan sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nantinya setiap KPM akan menerima top up dana senilai Rp 110 ribu per bulan pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan dapat berbelanja sejumlah kebutuhan pokok di e-warung (warung non tunai).

Kedepannya diharapkan akan ada banyak lagi Kabupaten/Kota yang siap mengunakan sistem ini sehingga tercapai efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Selain itu dalam peningkatan jumlah KPM yang tepat sasaran, maka akan dilakukan validasi data menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Nantinya, Data By Name By Address yang ada di SIKS-NG menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang tahun depan akan diintegrasikan.