Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

RAKOR P3MD TAHUN 2018

Kategori : Satker P3MD Rabu, 07 November 2018 - Oleh admin

07 Nopember 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh telah mengadakan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Se Aceh Tahun 2018 yang dilaksanakan di Amel Convention Hall Banda Aceh. Rapat Koordinasi Provinsi P3MD Se Aceh ini diikut oleh para pelaku Program P3MD Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong Se Aceh Serta Instansi Terkait Lainnya, Seluruhnya berjumlah 434 Orang Peserta.
Rakor Provinsi ini Merupakan Rakor Provinsi Kedua di Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya dilaksanakan di Bulan Maret 2018 bertempat di Amel Convention Hall.
Guna Memberikan Pencerahan Kepada Seluruh Peserta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh telah mengundang Narasumber Dari Unsur Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI termasuk Bapak Dirjen PPMD dan Diretur, Team Leader Program Inovasi Desa, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh, Kepala BPKP Perwakilan Aceh dan Kepala Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
Rapat Koordinasi P3MD ini dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh DR. M. JAFAR. SH. M. HUM selaku Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Dana Desa yang dialokasikan dari APBN dari Tahun ke Tahun terus meningkat. Alokasi untuk Provinsi Aceh juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 misalnya, Aceh mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 1,7 Triliun, sehingga rata-rata setiap gampong bisa mengelola Anggaran Rp. 263 Juta. Tahun 2016 dana itu naik menjadi Rp. 3,82 Triliun sehingga setiap Gampong mendapat Rp. 591 Juta. Tahun 2017 naik hingga Rp. 4,98 Triliun dengan Rata-rata setiap desa mendapat Rp. 753 Juta. Dan Tahun 2018 ini, Dana Desa untuk Aceh sebesar Rp. 4,45 Triliun. Jika ditotalkan selama Empat Tahun terakhir, berarti Aceh telah mendapatkan Dana Desa sampai dengan Rp. 14,89 Triliun. Aceh merupakan Provinsi terbesar ketiga mendapatkan Dana itu setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dari evaluasi yang telah dilakukan, terlihat kalau Dana Desa di Aceh banyak dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik, antara lain pembangunan jalan Desa sepanjang 8,2 ribu Km; Pembangunan jembatan total sepanjang 30 ribu meter; untuk drainase sepanjang 3 ribu meter; ada pula pembangunan pasar desa sebanyak 1.403 unit; 99 unit Embung Desa; 7.842 unit sumur dan MCK; 5,4 Ribu Km saluran irigasi; 2,1 ribu unit sarana olahraga desa; 1.055 unit Posyandu, dan 1.485 unit PAUD.
Dana Desa juga ada yang dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Ekonomi melalui kegiatan kerajinan masyarakat, usaha peternakan, perikanan, dan pengembangan kawasan wisata, dan lainnya. Semua kegiatan itu dilaksanakan dengan pola swakelola yang mendorong terbukanya lapangan kerja serta memaksimalkan sumber daya lokal. Pada akhirnya dana ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan perdesaan.
Melihat besarnya manfaat Dana Desa bagi gampong, maka Gubernur Aceh, melalui surat edarannya telah meminta para Bupati/Walikota secepatnya mencairkan Dana Desa ini agar aktivitas gampong berjalan lancar. Jika ada penyalahgunaan Dana Desa, maka akan diproses secara hukum. Oleh sebab itu pendampingan kepada aparatur gampong dalam pemanfaatan Dana Desa ini perlu diperkuat sehingga kehadiran Program ini mampu membawa perubahan bagi pembangunan Gampong.
Beliau juga menambahkan bahwa untuk menyongsong tahun 2019, ada kemungkinan hadir seumlah kebijakan baru tentang Dana Desa, apalagi Presiden telah mengumumkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan APBN 2019 akan meningkat sekitar 11 Persen. langkah itu tentu akan diikuti dengan proses pendampingan yang lebih intensif. Baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.