Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

DPMG ACEH GELAR RAKOR DENGAN DPMG KABUPATEN/KOTA SE ACEH

Kategori : Sekretariat DPMG Aceh Senin, 11 November 2019 - Oleh admin

BANDA ACEH - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Se Aceh yang melibatkan seluruh DPMG Kabupaten/Kota se-Aceh yang dipusatkan di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin (28/10/2019).

Pelaksanaan Rakor ini merupakan event yang kedua dalam tahun 2019, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa kondisi atau permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan tugas selama ini, juga dimaksudkan untuk menselaraskan rencana usulan program serta kegiatan 2021 antara DPMG Aceh dengan DPMG kabupaten/kota se-Aceh. Hasil rakor akan menjadi rekomendasi dan komitmen untuk segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Kepala DPMG Aceh, Azhari SE, M.Si, mengungkapkan bahwa persamaan persepsi ini perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat gampong oleh DPMG Aceh dan DPMG Kab/Kota, salah satunya terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang saat ini anggarannya relatif semakin besar di setiap tahunnya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir kendala yang terjadi selama ini dalam pengelolaan APBG antara lain belum optimalnya peran tenaga pendamping dan kapasitas aparatur gampong.

Persamaan persepsi perlu terus ditingkatkan sehingga peran DPMG Aceh dan DPMG kabupaten/kota akan melahirkan program dan kegiatan , untuk melahirkan sinergitas yang positif, di samping harapan dukungan dari para pendamping serta kepala daerah se-Aceh. “Kita mengharapkan sinergitas dan ‘kekuatan’ yang positif, bisa dihasilkan dalam proses pengelolaan anggaran desa itu sesuai kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, seperti kemiskinan,  meminimalisir  stunting, air bersih, dan melahirkan BUMG. Kalau ini sudah mampu kita wujudkan, maka program-program pemberdayaan itu akan lebih efektif dan sesuai prioritas,” ujar Azhari.

Ia menerangkan selama ini banyak hal yang tidak terserap oleh DPMG Aceh, termasuk kurangnya kolaborasi dan kesamaan persepsi.

“Kita harapkan setelah rakor ini, kita bisa lebih mampu menyesuaikan dan harapan ke depan lebih bagus,” sebut Azhari.

Kepala DPMG Aceh ini pun menaruh harapan perencanaan APBG 2020 diharapkan bisa lebih tepat waktu, dengan penekanan  Pembahasan dan Penetepan RKP dan APBG sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Lalu usulan kegiatan disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa yang berpedoman pada prioritas yang sesuai dengan Permendes Nomor 11 Tahun 2019, serta prioritas yang sesuai dengan surat ederan Gubernur Aceh Nomor 414.25/13556, tanggal 24 Agustus 2019.

Disamping itu Kepala DPMG Aceh juga menyampaikan materi kepada pesrta tentang Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melalui percepatan penyaluran Dana Desa yang tidak berpotensi SILPA pada tahun 2019 dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi stunting dan angka kemiskinan.