Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

DANA DESA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI ACEH

Kategori : Bidang PEMG Rabu, 11 Desember 2019 - Oleh admin

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah M Kes, mengungkapkan bahwa berdasarkan komparasi data aktual yang diperoleh dari tahun 2017-2018, diketahui bahwa Dana Desa berdampak kepada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh.

 

“Berdasarkan komparasi data aktual yang diperoleh dari tahun 2017-2018, tercatat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,22%, sedangkan angka kemiskinan juga turun sebesar 0,24%,” kata Sekda Aceh dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2019, yang berlangsung di   Amel Convention Banda Aceh, Jumat (29/11/2019).

 

Acara yang berlangsung selama empat hari itu dihadiri oleh 700 peserta yang terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh dan Kabupaten/Kota, TAPW-1 Aceh, perwakilan CSR dan Kadin, Bappeda kabupaten/kota, DPKAD (Admin Siskeudes), Dinkes Kab/Kota, Camat/Kasie PMD, Pendamping Desa, Kepala Desa, Tuha Peut, Admin Siskeudes Desa, Pengurus BUMDes, KPM wilayah lokus, pendamping lokal desa, serta Forkopimda Aceh di 23 kabupaten/kota. Hadir sebagai pemateri Direktur Jenderal (Dirjen) PPMD/Direktur PMD (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) dan Senior Advisor Bank Dunia, Dr Ir Tarmizi A Karim MSc.

 

Lebih lanjut Sekda memaparkan, data penurunan angka kemiskinan dan pengangguran itu menunjukkan besarnya pengaruh dan manfaat yang diberikan dari Dana Desa. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 5,2 juta jiwa penduduk Aceh sangat menggantungkan harapan terhadap pemanfaatan Dana Desa.

 

Sekda Aceh, Taqwallah, juga memarparkan tentang adanya kendala dalam pengelolaan Dana Desa yang disebabkan oleh pengesahan Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) yang tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan molornya pengesahan APBG. “Hal ini berujung kepada terhambatnya realisasi serapan Dana Desa,” imbuh Sekda.

 

Selain itu, lanjutnya, juga ada indikasi ketidakselarasan fungsi dan wewenang antara Keuchik dan Tuha Peut dalam pengelolaan Dana Desa.

 

Kendala-kendala tersebut dia katakan, perlu dimitigasi secepatnya agar realisasi Dana Desa dapat optimal. Dalam upaya tersebut, Taqwallah merumuskan beberapa form monitoring dan evaluasi, diantaranya Form Progres Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa, Form Pantau Desa, Form Pantau Prioritas BUMG, dan Form Pantau BEREH (Bersih-Rapi-Estetis-Hijau) Kantor Keuchik dan Sarpras.

 

Diharapkan seluruh desa di Kabupaten/Kota dapat melaksanakan dan melengkapi seluruh form yang telah dirumuskan tersebut sebagai upaya dalam mendisiplinkan kegiatan kerja diranah Pemerintahan Gampong.