Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

DANA DESA MERUPAKAN MASA DEPAN GAMPONG

Kategori : Bidang PEMG Rabu, 11 Desember 2019 - Oleh admin

BANDA ACEH - Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) (29/11/2019), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari SE MSi, memaparkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi yang telah dilakukannya selama ini terhadap pengelolaan Dana Desa di kabupaten/kota. Termasuk juga strategi yang telah dirumuskan dalam upaya percepatan APBD Tahun 2020.

 

Azhari mengungkapkan bahwa dalam menyusun perencanaan sangat dibutuhkan data dukung yang valid dan terukur, sehingga program-program yang akan dilaksanakan menjadi tepat sasaran, yang berdampak kepada besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

 

“Berdasarkan data Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2018, tercatat adanya peningkatan kesejahteraan gampong yang cukup signifikan. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam pengelolaan Dana Desa,” katanya.

 

Terkait isu SiLPA yang terus diwaspadai, penyaluran Dana Desa Tahun 2019 per 28 November 2019 adalah sebesar 51,9%. Azhari memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 3 kabupaten/kota yang nihil SiLPA pada Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang lalu. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireun, dan Kota Banda Aceh. Ia mengharapkan, pencapaian ketiga kabupaten/kota tersebut di tahun 2018 dapat memotivasi seluruh kabupaten/kota lainnya untuk dapat menyalurkan Dana Desa Tahun 2019 tanpa SiLPA.

 

Azhari mengungkapkan bahwa Dana Desa merupakan masa depan Gampong. Karena berdasarkan data aktual yang diperoleh, mengindikasikan bahwa peningkatan besaran anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun sangat signifikan dibandingkan dengan Dana Otsus, sehingga dapat diproyeksikan Dana Desa di tahun selanjutnya meningkat cukup signifikan.

 

“Kondisi ini perlu diselaraskan dengan pengelolaan Dana Desa yang baik, optimal, dan terukur oleh SDM yang kompeten dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Sehingga anggaran Dana Desa yang dikucurkan setiap tahunnya menjadi anugerah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan malah sebaliknya menjadi beban,” jelas Azhari.

 

Kebijakan pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dengan target tepat waktu, tepat guna, dan nihil SiLPA, yaitu melakukan percepatan proses perencanaan desa meliputi penetapan RKP Desa, percepatan penetapan Perbup/Perwal, dan penetapan APBG paling lambat akhir Desember 2019.

 

Selanjutnya melakukan percepatan usulan penyaluran Dana Desa tahap I dan II Tahun 2020 dan percepatan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020 dengan memastikan kelengkapan dokumen pendukung, serta mendahulukan kegiatan fisik untuk mengantisipasi musim hujan di akhir tahun.

 

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 diantaranya adalah peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

 

Pada pemaparannya, Azhari menitik beratkan kepada strategi penggulangan kemiskinan yang telah disajikan dalam Basis Data Terpadu BDT tentang Lokus Penanggulangan Kantong Kemiskinan.

 

Dari data tersebut ada 4 Kabupaten yang masih tergolong pada kantong kemiskinan, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten aceh Utara. Sehingga strategi yang telah dirumuskan dalam mengintervensi penanggulangan kemiskinan secara komprehensif tahun 2020-2022 yaitu tepat desain, tepat sasaran, tepat cara, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat waktu. Sehingga strategi ini dapat menghasilkan output dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin, mengingkatkan pendapatan penduduk miskin, menguatkan kapasitas penduduk miskin, menekan biaya transaksi, dan menjaga stabilitas harga.