Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

BUPATI / WALIKOTA AGAR BANTU PERCEPAT PENYALURAN DANA DESA

Kategori : Sekretariat DPMG Aceh Selasa, 28 Januari 2020 - Oleh admin

Banda Aceh - Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205 Tahun 2019 tentang penyaluran dana desa, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta kepada Bupati/Walikota beserta jajarannya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Camat agar memfasilitasi terpenuhinya syarat percepatan penyaluran dana desa tahap I pada bulan Januari ini. Syarat-syarat percepatan penyaluran dimaksud meliputi : 1). Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pergampong. 2). Surat Kuasa Bupati/Walikota tentang pemindahbukuan dana desa, dan 3). Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)."Kepada Bupati/Walikota dan Jajarannya diharapkan segera memfasilitasi terpenuhinya syarat percepatan penyaluran dana desa tahap I pada bulan Januari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bupati/walikota yang telah mengambil langkah-langkah percepatan," kata Plt Gubernur, Senin (20/1/2020). Ia menjelaskan, perubahan kebijakan penyaluran dana desa merupakan harapan Presiden agar dana desa lebih efektif untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kondisi selama ini yang terjadi di Aceh, gampong baru menerima penyaluran dana desa tahap I paling cepat bulan Mei dan Juni, sehingga aktivitas pembangunan di gampong relatif tidak berjalan dari awal sampai pertengahan tahun anggaran. Kondisi ini mengakibatkan efektifitas dana desa kurang optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan berbagai permasalahan lainya di masing masing gampong."ujarnya. Plt Gubernur menegaskan, dana desa perlu dikelola dengan baik yaitu tepat rencana, tepat salur, dan tepat guna agar manfaat dana desa lebih efektif. Terlebih jumlah dana desa dimasing masing Kabupaten/Kota lebih dominan dari pada Dana Otonom Khusus Aceh (DOKA). Itu sebabnya dana desa harus betul betul dikawal mulai dari proses peencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

Berdampak Besar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari Hasan menambahkan percepatan penyaluran dana desa pada bulan Januari ini akan berdampak besar terhadap efektifitas penggunaannya, sebab gampong memiliki waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas pembangunan yang telah direncanakan dalam APBG sehingga penggunaan dana desa lebih berkualitas. Selain itu, silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dana desa pada akhir tahun menjadi nihil, imbuh Azhari. Kepala DPMG Aceh juga menghimbau kepada tenaga pendamping profesional yang telah ditempatkan di seluruh Kabupaten/Kota agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan program P3MD. Sehingga keberadaan pendamping untuk memfasilitasi perangkat gampong dalam percepatan penyusunan hingga penetapan APBG tahun 2020 dapat membantu percepatan penyaluran dana desa tahap I pada bula Januari ini. Sejauh ini Azhari menyebutkan berdasarkan data sementara yang diterima dari tenaga pendamping desa dilapangan, sudah 758 gampong yang APBG nya telah mencapai kesepakatan antara tuha peut dan keuchik. Dari jumlah itu, baru 25 yang telah menetapkan APBG dengan Qanun Gampong dan akan segera mengajukan pencairan tahap I dalam waktu dekat ke KPPN. "DPMG Aceh juga turun kelapangan. Hari ini di Aceh Jaya dan akan menyusul ke Kabupaten/Kota lainya. Kita turun memberikan pendampingan sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," imbuh Azhari Hasan. Seperti diketahui didalam PMK yang baru, dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)tidak lagi ditransfer ke rekening kas desa sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Disamping itu skema penyaluran juga di ubah. jika sebelumnya untuk tahap I sebesar 20 persen,tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen, sekarang dibalik menjadi tahap I 40 persen,tahap II 40 persen dan tahap III 20 persen. Azhari menambahkan, apabila semua pihak konsisten memfasilitasi percepatan Qanun APBG 2020 dan dua syarat lainnya sebagaimana harapan Plt Gubernur, maka dalam bulan Januari -Maret dipastikan akan beredar dana desa sebesar Rp 2 trilyun di gampong gampong. " Insya Allah ini akan mendorong percepatan aktivitas pembangunan dan ekonomi perdesaan. Kita harapkan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinandi gampong gampong seluruh Aceh." demikian pungkas Azhari(*)

tayang di serambi indonesia, selasa 21 Januari 2020.